BALIKPAPAN, TRIBUN -Aksi mogok kerja yang dilakukan Serikat Pekerja Angkasa Pura I (SPAP I) Cabang Bandara Sepinggan Balikpapan, berakhir pukul 18.20 Wita, Jumat (9/5). Mogok kerja yang telah berlangsung selama tiga hari ini terpaksa diakhiri beberapa jam lebih awal, dari yang dijadwalkan sebelumnya, yakni sepanjang 24 jam.

Namun demikian, SPAP I telah memberikan deadline dua minggu kepada dirut AP I untuk menyelesaikan masalah dengan karyawan, terhitung dari 8 Mei.

Kesepakatan itu merupakan hasil pertemuan dengan Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning di Gedung AP I Jakarta, Kamis (8/5).

Pada hari terakhir mogok kerja itu, SPAP I Cabang Balikpapan, mengadakan doa bersama di Auditorium AP I.

Doa bersama ini akan dimulai pukul 14.00 Wita dan dipimpin oleh Ustadz Ali Mansur. Setelah doa bersama, para anggota SPAP I ini akan kembali ke unit kerjanya masing-masing dan melanjutkan aktivitasnya. Sementara itu, aktivitas penerbangan di terminal keberangkatan, hingga hari ketiga mogok kerja masih berjalan normal. "Mungkin dengan doa bersama ini bisa meluluhkan hati Direksi AP I Pusat untuk memenuhi apa yang kami perjuangkan," kata Aurianto.

Ketua I DPC SPAP I Balikpapan Agus Ekananto, yang juga pengganti Arif Islam mengatakan, usai mogok kerja ia berharap situasi dan harmonisasi di lingkungan AP I kembali normal.

Didukung 11 Federasi

Kegiatan mogok yang dilakukan Serikat Pekerja (SP) PT Angkasa Pura (AP) I sejak Rabu 7 Mei 2008 telah mendapat dukungan dari sebelas federasi. Federasi tersebut antara lain, Federasi SP BUMN Strategis, SP PLN, Sekar Telkom, SP Pembangkit Jawa Bali (PJB), SP PDAM, SP Merpati dan LBH Jakarta. "Tujuannya sebagai bentuk solidaritas kita terhadap SP AP I," kata Sekjen DPP Farkes Idris Idham, di Kantor AP I, Jakarta Pusat, Jumat (9/5).

Ketua Umum SP PDAM, Dameria Hasibuan mengatakan, dukungan yang dilakukannya untuk membantu karyawan AP I mendapatkan haknya. "Di sini kita memberi dukungan kepada teman-teman. Apalagi hak-hak mereka sudah dilanggar oleh pimpinan perusahaan,"

Tolak Cabut

Sementara itu,  manajemen AP I menolak permintaan anggota Komisi IX DPR  mencabut surat peringatan untuk 7 aktivis SP AP I karena melakukan demo di bandara. "Kami akan jelaskan lagi ke DPR apakah DPR mendukung segelintir orang itu. Saya khawatir informasi yang masuk ke anggota dewan tidak lengkap. Kami  mengembalikan pegawai (ke Dinas Tenaga Kerja) karena mereka menggangu kegiatan operasional bandara," ujar Direktur Utama AP I Bambang Darwoto.

Hal itu disampaikan dia dalam jumpa pers di Kantor Pusat AP I, Jakarta Pusat, Jumat (9/5). Menurut Bambang, kegiatan mogok yang dilakukan karyawan AP I sejak Rabu 7 Mei 2008 sah-sah saja bila dilakukan di jalan. Namun bila dilakukan di bandara, hal itu akan menganggu operasional dan  melanggar hukum.

Untuk membicarakan tuntutan pekerja, Bambang menuturkan manajemen AP I dan Serikat Pekerja AP I akan dipertemukan dalam satu ruangan untuk berdamai. Pertemuan akan difasilitasi oleh Depnakertrans. "Pertemuan dua minggu ke depan, kita nunggu saja," kata Bambang. .(joi/dtc)