Karena itu, Menko Perekonomian Boediono. meminta agar semua pihak tidak memberikan reaksi yang berlebihan terhadap angka inflasi itu. Gubernur BI terpilih itu meminta agar inflasi juga dibandingkan dengan negara lain yang cukup tinggi.

"Kita lihat dengan perbandingan negara lain. Tentunya kita harus jangan bereaksi berlebihan, dalam arti negara-negara lain juga. Bahkan Singapura juga, yang biasanya rendah, inflasinya juga tinggi. Kita harus melihat dalam konteks itu," imbuhnya.

Tingginya inflasi, kata Boediono, merupakan sebuah fenomena global yang tak bisa dihindari. Bahan pangan juga tak lagi menjadi penyebab utama inflasi. Menurut BPS, harga pangan tergeser oleh sektor energi sebagai salah satu penyumbang inflasi terbesar. "Vietnam saja yang produsen padi itu, inflasinya tinggi di atas 10 persen," kata Boediono.

Pemerintah, lanjut Boediono, terus berupaya untuk menahan laju inflasi kedepannya. Salah satunya adalah dengan memperlancar arus barang, termasuk mengamankan sisi suplai. "Dan tentunya produksi dari berbagai bahan pokok," imbuhnya.

Panen raya yang sekarang terjadi plus panen kedua di bulan September diharapkan mampu menjaga suplai beras nasional. "Kita harapkan dengan panen yang cukup baik, dengan stok Bulog dan kita juga tahu ada stok di masyarakat, moga-moga saja kita bisa mengendalikan harga secara wajar. Memang di luar harganya naik, jadi kita tidak bisa menutup mata," jelasnya. (dtc)

Elfindri, Ekonom dari Universitas Andalas

BI tetap mempertahankan BI rate tetap 8 persen untuk meredam inflasi yang masih tinggi. Level itu  juga cukup kondusif mendukung pembiayaan bagi pertumbuhan UKM dan pengembangan pangan. Inflasi saat ini tidak bisa hanya diatasi melalui kebijakan moneter saja, tetapi juga fiskal dan sektor rill.

Namun, inflasi yang terjadi saat ini di Indonesia, lebih akibat membubungnya harga minyak dunia, dan kondisi ini bisa dikendalikan salah satu caranya meminta pemerintah dalam jangka pendek agar mengendalikan permintaan BBM pada tingkat masyarakat.

Idealnya dalam meredam inflasi ke depan, sektor riil harus turut digalakkan dan BI ke depan bisa terus menurunkan suku bunga acuannya hingga lima persen sehinga perbankan nasional bisa meningkatkan pembiayaan untuk sektor produktif, terutama pangan.

Sektor riil misalnya dalam pengembangan pangan akan makin terdongkrak untuk berproduksi lebih banyak karena tidak tergantung banyak dengan BBM. Ia mencontohkan Thailand, yang justru berhasil menggerakkan ekspor pangan dengan posisi bunga rendah, kendati harga BBM dalam negerinya ditetapkan sama dengan harga minyak internasional. (ant)