JAKARTA, TRIBUN - Krisis pangan global diyakini tidak akan berpotensi menciptakan krisis di Indonesia seperti yang dikhawatirkan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). "Saya kira tidak, karena yang terjadi di negara-negara seperti Burkina Fasso dan Haiti tidak mempunyai ketahanan terhadap penyediaan kebutuhan pokok di negaranya, baik karena karakteristik negaranya, maupun ketiadaan cadangan devisa yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan segera," kata Direktur Perencanaan Makro Bappenas, Bambang Prijambodo di Jakarta, Senin (14/4).

Dikatakan Bambang, pemerintah dalam jangka pendek akan menjaga ketahanan dengan meningkatkan produksi, dan dalam jangka menengah menjaga stabilitas moneter dalam kerangka nilai tukar dan harga. Pemerintah memperkirakan produksi beras pada 2008 bisa mencapai sekitar 2,1 juta ton, sedangkan cadangan devisa Indonesia hingga 31 Maret 2008 mencapai 58,987 miliar dolar AS.

Indonesia mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan yang diawali dengan meroketnya harga pangan sejak enam bulan lalu, sehingga akan lebih siap menghadapi kemungkinan buruk. "Kita sudah melakukan antisipasi sejak 6 bulan lalu, seperti untuk minyak goreng, beras, kedelai, terigu. Semua upaya kita lakukan," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan, Bayu Krisnamurthi, kemarin. .

Diakuinya, dalam sejarah bangsa-bangsa memang ada krisis sosial politik yang waktunya bersamaan dengan kondisi krisis pangan. "Pengalaman Indonesia adalah ketika ada Tritura tahun 66 yang menuntut adanya penurunan harga pangan," katanya.

Menurutnya, peringatan yang disampaikan lembaga-lembaga internasional memang merupakan hal yang patut diperhatikan dan tidak bisa dielakkan begitu saja, tapi Indonesia sudah melangkah dan terus mencari langkah lain yang bisa dilakukan dengan lihat perkembangan situasi.

Harga pangan memang mengalami kenaikan 100 persen bahkan ada yang hingga 200 persen dibandingkan dengan posisi tahun lalu. Kenaikan harga pangan saat ini lebih karena kenaikan harga pangan di dunia, bukan karena di Indonesia. Pemerintah melakukan langkah-langkah dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

"Jadi kita perhatikan aspek anggaran. Menurut saya anggota DPR paham betul apa yang menjadi tugasnya dan kita juga melakukan tugas dan kewajiban kita," katanya, menanggapi kemungkinan adanya interpelasi DPR soal pangan.

Bayu menyebutkan, pemerintah telah menyalurkan subsidi produk sehingga harganya lebih murah, seperti minyak goreng, kedelai, dan terigu. Pemerintah juga melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. "Setiap negara beda-beda kebijakannya, tapi semua alternatif kebijakan akan kami lihat, kita lakukan apa yang bisa dilakukan," katanya.

Sebelumnya Direktur Pelaksana IMF, Dominique Strauss-Kahn mengingatkan kenaikan harga pangan jika terus berlangsung seperti sekarang ini, konsekeuensinya akan sangat mengerikan. Ratusan ribu orang akan menderita kelaparan, sehingga mengakibatkan terganggunya kondisi  ekonomi. (ant)