"Jam kerja dari jam buka mal-mal minta dikurangi satu jam dari biasa karena itu termasuk pemakaian listrik," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla usai membuka acara rapat konsultasi nasional partai Golkar di Jakarta, Jumat (2/5).

Tidak hanya itu, menurut Ketua Umum DPP Partai Golkar ini pemerintah juga akan memberlakukan apel inspektur energi di semua kantor, baik milik BUMN maupun  swasta untuk menyukseskan program penghematan energi. "Jadi penghematan itu nanti akan lebih tegas," ujarnya.

Kalla menyebut, penghematan tersebut merupakan salah satu bentuk pengurangan konsumsi energi. Bentuk lainnya adalah mempercepat konversi minyak tanah ke elpiji. "Program mengurangi konsumsi akan keluar mungkin hari ini atau besok. Aturan pemerintah, instruksi presiden yang secara tegas akan membatasi konsumsi kita dengan berbagai cara," jelasnya.

Kabar ini mendapat protes dari para pelaku bisnis di Kaltim. "Sangat tidak setuju. Kenapa pakai diatur-atur segala. Memangnya pemerintah memberi subsidi BBM pada pengelola mal. Kami kan membayar semua biaya listrik dengan uang kami sendiri, bukan uang pemerintah," ujar Martin Pasangka, Public Relation & Tenant Relation Samarinda Central Plaza.

Menurut Martin, penutupan mal satu jam lebih awal juga akan merugikan konsumen yang ingin berbelanja kebutuhannya. "Kami malah banyak menerima permintaan agar mal buka lebih malam lagi. McDonalds saja yang buka sampai jam 24.00 selalu ramai diserbu pembeli. Berarti masyarakat memang membutuhkan mal yang buka hingga larut malam," tambahnya.

Deputy Director PT Pandega Citraniaga pengelola Plaza Balikpapan, Ronny juga menyatakan keberatan. Menurutnya, pusat perbelanjaan justru lebih ramai ketika malam hari. Terutama di Balikpapan yang banyak dihuni kalangan pekerja. "Saya tidak setuju ada pengurangan jam buka. Karena waktu ten to ten (buka jam 10 tutup jam 10, red) saja masih terasa kurang, untuk sebuah pusat perbelanjaan," ungkap Ronny.

Pengurangan jam buka mal, kata Ronny harus dikaji dulu. Sebab kalau soal penghematan, beberapa mal maupun pusat perbelanjaan sudah melakukan penghematan. Contoh konkretnya adalah pengoperasian esklator.

Tidak seluruh esklator beroperasi saat mal buka pukul 10.00 pagi. Biasanya yang beroperasi hanya eskalator naik. Sementara eskalator turun tidak dioperasikan. Begitu juga AC, tidak semua dioperasikan pada pukul 10.00 pagi.

Yolanda, Koordinator Food Court kawasan perbelanjaan Mal Fantasi,  mengatakan pengurangan jam buka mal akan berimbas pada pendapatan tenan maupun pekerja di pusat perbelanjaan tersebut.

"Saya sangat tidak setuju. Jam 21.30 malam saja, masih banyak pelanggan yang baru datang untuk makan dan minum di food court. Kami masih sering menerima last order pada pukul 21.15 malam. Kalau dikurangi, kurang juga pelanggan saya," ungkap wanita yang akrab disapa Febby.

Tak hanya pengelola, penyewa tenan di mal pun tak terima. Ali, pemilik Toko Arloji Maju Jaya yang berada lantai 2 SCP menganggap rencana tersebut sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. "Itu sangat merugikan kami para pemilik tenan. Sewa di mal kan sudah mahal, kalau tutup lebih cepat berarti kami kehilangan kesempatan mendapatkan konsumen, sementara biaya yang kami keluarkan tetap sama," ujarnya. (sar/fix/persda network/ade)

Hambat Dunia Usaha

RENCANA pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan membatasi jam buka mal- mal di Indonesia,  sebagai salah satu cara melakukan penghematan energi, dianggap sebagai tindakan reaktif yang hanya berjalan sesaat saja. Melalui Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, Ramson Siagian, Jumat (2/5) juga menilai, rencana pembatasan jam buka bagi mal-mal ini sama saja memperlambat dunia usaha.

"Rencana ini hanyalah sikap reaktif pemerintah, dan sebenarnya sama sekali tidak efektif. Kalau mau penghematan energi, lebih efektif dilakukan kepada instansi pemerintah, bukan kepada mal-mal," kata Ramson Siagian yang juga anggota Panitia Anggaran DPR ini.

Menurutnya,  malam hari adalah jam-jam yang padat pengunjung. "Kalau harus terpaksa ditutup ya bisa rugi, sama saja menghambat dunia usaha. Harusnya, para pengelola mal-mal diminta untuk melakukan penghematan energi dengan cara yang lain, tidak menggunakan energi yang berlebihan tanpa harus mengesankan menghambat dunia usaha," tuturnya.

Ramson Siagian menjelaskan kembali, mal-mal yang ada di Indonesia, tidak akan mungkin melakukan pemborosan energi bila tak berdasarkan mendapat keuntungan sepantasnya. Sudah barang tentu, tanpa harus mendapat intruksi dari pemerintah, mal-mal di Indonesia tahu diri sebelum ada intruksi resmi dari pemerintah yang tentunya mengedepankan efisiensi dalam berbisnis.

"Harusnya  ada kebijakan yang lebih terpadu lagi dari pemerintah. Misalnya di instansi-instansi pemerintah itu. Atau, mematikan lampu-lampu di jalan yang dianggap sudah tak berfungsi lagi. Harusnya juga, pemerintah harus berfikir untuk melakukan efisiensi energi dengan mencoba melakukan upaya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Karena, kemacetan ini juga bagian dari pemborosan energi," kata Ramson.

Cara-cara seperti itu, katanya lagi, adalah cara yang lebih baik dalam menerapkan hemat energi dari pada harus memaksa mal-mal untuk tutup lebih dini dari yang sudah-sudah.  "Pola tansportasi kita yang harus diperbaiki, itu lebih baik mencari cara penghematan energi. Kalau mal-mal dipaksa tutup lebih awal, malah akan memalukan saja nantinya karena pengelola akan rugi, terganggu usaha bisnisnya," cetus Ramson Siagian. (persda network/yat)