Selain itu, Pemkab Kubar juga memberikan subsidi pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana penunjang di masing-masing sekolah. "Hal ini untuk mewujudkan visi Pemkab Kubar yaitu Kutai Barat yang masyarakatnya Sejahtera, Cerdas, Sehat dan Produktif Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan," kata Wakil Bupati Kutai Barat (Kubar) H Didik Effendi SSos, Jumat (2/5).

Dalam amanatnya sebagai Inspektur Upacara Bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di halaman kantor Bupati Kubar, Didik mengungkapkan, pendidikan merupakan titian utama untuk dan mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, karena itu investasi bidang pendidikan tidak saja berfaedah secara individu tetapi juga penting bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum.

Upacara Hardiknas yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2008, dihadiri oleh unsur Muspidakab Kubar serta seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Kubar.

Tema Hardiknas 2008 yang juga sebagai bagian dari peringatan 100 tahun Kebangkitan Bangsa, hal ini mengandung makna yang sangat dalam, khususnya terkait upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Oleh karena itu tema tersebut menjadi spirit dalam membangun kehidupan bangsa, sejalan dengan visi Pendidikan Nasional. "Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah," kata Didik saat membaca sambutan tertulis Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo.

Menurut Didik, Pemerintah telah mengambil sembilan kebijakan terobosan yang berskala massal dalam kurun tahun 2005-2007. Pertama kebijakan tentang pendanaan pendidikan melalui program bantuan operasional sekolah (buku), program bantuan khusus murid, program bantuan operasional manajemen mutu, dan program beasiswa.

Kedua, Peningkatan kualifikasi kompetensi dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Ketiga penerapan TIK secara massal untuk membelajaran dan administrasi.

Kebijakan keempat, pembangunan prasarana dan sarana pendidikan secara massal. Kelima, rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan secara massal.

Keenam, reformasi pembukuan secara mendasar ketujuh peningkatan mutu dan daya saing pendidikan dengan pendekatan komprehensif.

Kedelapan, penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan dengan pendekatan komprehensip. Terakhit kebijakan intensifikasi dan eksistensi pendidikan nonformal dan informal untuk menggapai layanan pendidikan kepada peserta didik yang tak terjangkau pendidikan formal. (lex)