Kepala Satpol PP Sarwono, terpaksa membubarkan aksi mahasiswa itu. Menurut Sarwono, aksi yang dilakukan KAMMI ini tidak mendapat izin dari pihak berwajib. "Mereka tidak dapat menunjukkan identitas sebagai mahasiswa dan surat izin. Dan apa iya hanya tujuh orang bisa dikatakan mewakili mahasiswa," kata Sarwono.

Menurut Sarwono, apa yang ia lakukan merupakan pembelajaran buat mahasiswa lain yang menggelar aksi serupa. "Demo itu ada aturannya. Harus ada izin dan minimal kami diberi tahu sehari sebelumnya," akunya. Alhasil, Sarwonopun membubarkan mahasiswa yang berorasi di depan Kantor Bupati sehingga mahasiswapun bergeser ke DPRD.

Aksi yang dilakukan KAMMI di DPRD berjalan lebih tertib. Mahasiswa diterima Wakil Ketua DPRD Bahrid Buseng dan sejumlah anggota Dewan. Dalam pertemuan itu mahasiswa menyampaikan dua tuntutan.

Pertama, mahasiswa menuntut transparansi dana pendidikan dan pertanggungjawaban dana Rp 65 miliar dari PT KPC untuk pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) oleh pemerintah. Kedua, KAMMI juga menuntut agar DPRD segera membentuk Pansus Pendidikan tahun 2006.

Ketua KAMMI Widodo menyatakan, kualitas pendidikan di Kutim masih jauh dari yang diharapkan. Padahal, APBD Kutim telah mengalokasikan dana pendidikan 20 persen dan Bupati Kutim seorang ketua Dewan Pendidikan Kaltim. Sehingga seharusnya menjadi tolok ukur keberhasilan di bidang pendidikan.

"Kondisi dunia pendidikan di Kutim cukup memprihatinkan, coba lihat, SMPN 2 Sangatta sampai sekarang masih menumpang. Sementara setiap kepala sekolah di Kutim difasilitasi mobil dinas," ujarnya.

Widodo juga prihatin dengan kondisi kampus kebanggaan masyarakat Kutim, Stiper. Menurutnya, janji-janji pemerintah untuk membangun Stiper sampai hari ini belum terealisasi. Alhasil, mahasiswa Stiper hingga saat ini belajar dengan kondisi bangunan yang tidak layak.

"Gedung baru seharusnya dapat dipakai tahun 2007, tapi sampai sekarang belum jadi. Malahan dana bantuan dari KPC sebesar Rp 65 miliar kepada Pemkab Kutim tidak tahu lenyap ke mana," kata Widodo.

Sementara, Ketua Kajian Strategis KAMMI Kutim Avansa mengatakan, selama ini, aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Stiper di PT KPC salah alamat. "Aksi mahasiswa Stiper salah besar karena KPC telah memberikan Rp 65 miliar ke Pemkab," kata Avansa.

Selain itu, Avansa juga menyesalkan apa yang sudah dilakukan kejaksaan dengan melepaskan enam tersangka terkait kasus pembangunan Stiper. "Kami juga bertanya ke Kejaksaan mengenai kasus Stiper, kenapa enam orang tersangka dibebaskan oleh M Legowo SH, Ketua PN Sangatta," kata Avansa.

Ia menambahkan, mahasiswa akan kembali melakukan aksi yang lebih besar, Senin (5/5) mendatang. "Senin kami akan turun dengan enam elemen mahasiswa yaitu HMI, KAMMI, GMNI dan PMII," pungkasnya.

Terkait pembubaran oleh Satpol PP, Avansa mengatakan, aksi yang mereka lakukan sudah meminta izin dari pihak terkait  dalam hal ini kepolisian. Namun demikian, Avansa mengakui, belum menerima surat balasan dari kepolisian.(eza)