SANGATTA, TRIBUN - Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Mujiono mengaku prihatin usai menemui sekitar 200 warga Bengalon dan Rantau Pulung di ruang serbaguna Grand Victoria Bengalon, Sabtu (26/4). Dalam kunjungannya di Bengalon ini, Mujiono didampingi anggota Komisi II Mastur Djalal.

Selain bersilaturrahmi dengan masyarakat Bengalon, kunjungan DPRD Kutim ini sekaligus dijadikan ajang curhat oleh warga. Kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan ratusan warga Bengalon yang mempertanyakan kinerja Pemerintah Kabupatan (Pemkab) dan DPRD Kutim yang dinilai belum sesuai harapan.

Sebagian besar warga Bengalon dan Rantau Pulung mengeluhkan masalah jalan, listrik dan pendidikan. "Pak bagaimana jalan dari Sangatta-Bengalon, Bengalon-Wahau dan Sangatta- Rantau Pulung yang masih rusak," tanya seorang warga kepada Mujiono.

Masalah pendidikan juga demikian. Warga mempertanyakan alokasi dana 20 persen yang dialokasikan untuk pendidikan. Menurut warga, sejumlah sekolah di Rantau Pulung kurang layak digunakan untuk belajar. Tak kalah pentingnya masalah listrik. Warga meminta, Pemkab dan DPRD dapat berbuat yang terbaik untuk Bengalon dan Rantau Pulung.

Menanggapi keluhan warga ini, Mujiono berjanji, untuk segera memanggil pihak-pihak yang bersangkutan terkait keluhan warga. "Saya janji akan undang PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Dharmenwa, Camat dan Kepala PLN Bengalon untuk mengatasi listrik di Bengelon," kata Mujiono. Ia menargetkan, dalam waktu satu minggu ini masalah listrik di Bengalon dapat segera dicarikan solusinya.

Masalah pendidikan juga demikian. Mujiono menyayangkan masih adanya sekolah yang tidak layak di Bengalon. "Warga mengeluhkan, katanya di SP 125 ada sekolah satu lokal dipakai untuk dua kelas. Ini harus ada perhatian serius dari pemerintah. Kami harus panggil semua pihak.untuk mempertanyakan implementasi anggaran 20 persen. Dan seharusnya mulai 2006 sudah tidak terjadi seperti ini," kata Mujiono.

Lebih lanjut Mujiono menerangkan, anggaran pendidikan 20 persen sudah disalurkan sejak 2006 lalu. "Tahun 2006 anggaran pendidikan sekitar Rp 224 miliar. Sekarang (2008, red) nambah sekitar Rp 279 miliar. Jadi ini sudah tahun ketiga anggaran pendidikan 20 persen dialokasikan untuk pendidikan. Kenapa kok masih ada sekolah yang tidak layak," keluh Mujiono.

Menjawab pertanyaan seputar jalan trans Kalimantan yang dikeluhkan warga, Mujiono meminta perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Kaltim. "Jalan ini adalah sarana utama. Kalau jalan bagus, ekonomi rakyat juga akan terangkat," ujarnya. Sementara, untuk jalan Sangatta-Rantau Pulung sudah dialokasikan dana sekitar Rp 24 miliar. "Tinggal tunggu implementasinya," pungkas Mujiono.(eza)