Sjafruddin membantah jika bupati dan wabup dikatakan tidak memperhatikan nasib rakyat. "Beberapa persoalan yang ada terus diupayakan penyelesaiannya. Diputusnya aliran listrik PDAM oleh PLN juga dibahas bersama antar unit kerja baik PLN dan PDAM. Meski ada Pak Bupati, persoalan itu tentu juga akan diselesaikan staf beliau yang menangani termasuk saya dan para asisten dan kepala dinas," kata Sjafruddin di ruang kerjanya, Rabu ( 9/4).

Permasalah lainnya seperti kondisi jalan poros Sangatta - Bontang yang rusak parah, kata Sjafruddin, penanganannya dilakukan Pemprov Kaltim. "Pak Awang Faroek sudah berkali-kali mengirim surat ke Pemprov Kaltim agar kondisi jalan Sangatta - Bontang atau Sangatta - Simpang Perdau diperhatikan. Sebab jalan ini bukan hanya kepentingan masyarakat Kutim saja. Tapi masyarakat Bulungan dan Berau juga sangat memerlukannya," jelas Sjafruddin.

Lebih lanjut dikatakan, beberapa kegiatan pembangunan di Kutim segera dilaksanakan karena pembahasan anggaran di DPRD sudah selesai. "Jika semua Rencana Kerja Anggaran (RKA) tuntas, semua kegiatan pasti jalan. Sekarang ini aparatur Pemkab Kutim tidak mau ceroboh dan semuanya harus berjalan sesuai aturan. Sehingga kelak tidak berurusan dengan pihak lain yang bisa menyeret kita ke penjara," ujarnya.

Kepada masyarakat, Sjafruddin berharap bisa memilah informasi sehingga tidak menimbulkan fitnah. "Jangan dikira keadaan Kutim tidak dimonitor Pak Awang, meski beliau di luar daerah, persoalan setiap hari saya dan pejabat lainnya selalu melaporkan. Dan semua kebijakan yang diambil atas persetujuan Pak Awang," pungkasnya. (eza)