"Kami mempertanyakan uang Rp 3 miliar yang diterima PDAM tiap tahun. Dan kami minta DPRD untuk segera mengusut masalah ini," kata Alim, Selasa (8/4). Menurut Alim, selama ini pengelolaan dana APBD di PDAM belum transparan.

"Coba bayangkan, PDAM dapat uang Rp 3 miliar per tahun, kok bayar uang listrik Rp 145 juta saja tidak mampu," keluhnya. Belum lagi, lanjut Alim, selama ini armada mobil tangki PDAM aktif menjual air ke masyarakat Sangatta.

"Sekarang, jika PDAM mengatakan dana Rp 3 miliar untuk mengelola PDAM di Kutim kurang, harusnya minta ditambah dong. Jangan lantas mengorbankan masyarakat dengan alasan dana Rp 3 miliar kurang," tegasnya.

Alim menjelaskan, banyak permasalahan yang terjadi di tubuh PDAM. "Ok, jika hari ini PDAM sudah bisa mengalirkan airnya kembali, bukan berarti masalah di PDAM selesai. Coba lihat, selama ini PDAM hanya mampu mengalirkan air satu kali seminggu. Apa ini normal," katanya.

Dikatakan, manajemen PDAM juga tidak tegas memberi sanksi kepada pelanggan yang tidak membayar. "Bagaimana manajemen PDAM mau dibilang bagus kalau ada pelanggan yang tidak membayar 18 bulan tapi tidak diberi sanksi. Kalau manajemennya sehat, pelanggan yang terlambat bayar harus dikenai sanksi, kalau perlu diputus saluran air ke rumahnya," ujar Alim.

Intinya kata Alim, manajemen PDAM harus membenahi pelayanannya kepada masyarakat. Jika tidak, warga tidak segan-segan menuntut pergantian pimpinan PDAM. "Kami juga minta kepada pejabat di daerah Kutim agar benar-benar memperhatikan nasib rakyat. Jangan menunggu kami bergerak baru mereka ikut bergerak," pungkasnya. (eza)