| Iklan baris Online | |
|---|---|
|
|
|
|
| POLLING : PILGUB KALTIM |
|---|
| Salam Kaltim |
|---|
|
Latest Message: 1 day, 6 hours ago
You have to login before you can shout! |
| Pengunjung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Prakiraan Cuaca | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| Data Pengujung |
|---|
|
IP 38.103.63.17 Browser Operating System |
| Tribun Kaltim Terkini |
|---|
|
| Momen Kejujuran |
| Sabtu, 12-04-2008 | 04:00:00 | |
|
NEW ANALYSIS Noorsyamsu Agang SEBAGAI bagian dari tranparansi publik, KPUD sudah bisa dikatakan menjalankan tugasnya dengan baik dengan mengumumkan daftar kekayaan calon cubernur dan calon wakil gubernur. Tapi, tetap harus diingat, tugas KPUD sebagai institusi penyelenggara Pilgub tidak sampai di situ saja. Tugas lainnya adalah mengupayakan bagaimana daftar kekayaan tersebut benar-benar sampai ke masyarakat politik. Artinya di sini, KPUD kembali dituntut komitmen moralnya dan konsistensinya dalam menjalankan proses Pilgub ini dengan benar dan transparan serta akuntabel. Jangan hanya main tempel sana dan tempel sini saja. Publik atau masyarakat politik yang saya maksud tersebut, dengan latar belakang kekayaan calon, sangat dipastikan akan mewacanakannya lebih luas, untuk menganilasi lebih tajam, mana calon yang akan dipilih oleh mereka kelak, pada 26 Mei. Ini adalah momen kejujuran. KPUD dituntut kejujurannya untuk menyampaikan hasil audit kekayaan yang katanya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sampai ke masyarakat politik kita. Semua calon juga dituntut kejujurannya, apakah daftar kekayaan yang mereka laporkan itu sesuai dengan kenyataan mereka, baik perilaku maupun ulah politik mereka selama ini. Oke, sekarang masyarakat diminta untuk menanggapinya selama satu bulan ini. Tapi lagi-lagi pertanyannya, apakah dengan hanya menempel pengumuman di papan pengumuman di Kantor KPUD itu menjadi efektif? Saya berpikirnya justru tidak. Selain itu, KPUD juga menolak menjadi lembaga komplain. Lantas bagaimana masyarakat bisa menilai, sedangkan KPK kantornya di Jakarta. Akan banyak persoalan teknis yang akhirnya dihadapi masyarakat. Makanya, saya bilang ini adalah momen kejujuran. Jangan-jangan dan jangan-jangan, dengan statemen tidak menerima komplain, lalu membuat masyarakat akhirnya berpandangan sama saja tidak ada gunanya tanggapan yang akan mereka sampaikan. Dan banyak hal teknis lainnya. Jangan sampai KPUD yang sudah transparan karena mau mengumumkan daftar kekayaan calon, akan timbul anggapan lain lagi dari masyarakat politik. Entah nantinya, dianggap ada manipulatif atau proses tertentu. Sehingga kran transparansi yang dimaksud hanya terkesan akal-akalan dan akhirnya menjadi tidak baik jadinya. Sekali lagi, ini adalah momen kejujuran. (aid) |
|
|





























