Berbicara di Darwin, Australia, Horta mencetuskan, pejabat-pejabat Indonesia gagal melaksanakan tanggung jawab mereka untuk memberikan keamanan sebelum, selama dan setelah referendum Timtim yang diorganisir PBB.

"Meski kami tidak ingin mengungkit masa lalu, meski kami tidak ingin menyalahkan, meski kami tidak ingin siapapun masuk penjara, namun mereka setidaknya harusnya punya keberanian dan rasa malu untuk mengatakan kepada negara mereka dan rakyat Timor bahwa mereka bersalah dan minta maaf, kata Horta.

"Itu akan cukup," imbuh pria yang sedang menjalani terapi penyembuhan di Darwin atas luka tembak yang dialaminya dalam percobaan pembunuhan Februari lalu, seperti dilansir Sydney Morning Herald, Senin (7/4/).

Menurut Horta, pejabat-pejabat RI harusnya mengakui tanggung jawab mereka pada komisi penyelidikan Indonesia-East Timor Commission of Truth and Friendship yang dibentuk tahun 2005. Komisi yang dibentuk oleh pemerintah Timor Leste dan Indonesia itu akan mengirimkan laporannya kepada Horta dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam beberapa hari ini.

Komisi itu bertugas menyingkap kebenaran di balik kekerasan yang menewaskan setidaknya 1.500 orang dan merusak sekitar 70 persen infrastruktur Timor Leste dalam kerusuhan 1999 silam. (dtc )