JAKARTA, TRIBUN-Pemerintah belum ketok palu, kapan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) akan diumumkan. Mengantisipasi munculnya aksi ambil untung, Polri mengeluarkan peringatan keras kepada para penimbun yang coba-coba mengambil keuntungan ditengah masa penantian --keluarnya keputusan pemerintah.

"Tidak ada ampun bagi yang coba-coba melakukan penimbunan BBM. Ini perintah Kapolri. Penimbun bakal dijerat dengan pelanggaran Pasal UU No 22/2001, Pasal 53 tentang Migas. Ancamannya tiga tahun penjara," tegas Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Abubakar Nataprawira, Jumat (9/5).

Menanggapi perintah Kapolri, Polda Kaltim diam-diam telah melakukan langkah-langkah antisipasi.  Bahkan tiga depo BBM di Samarinda, Balikpapan dan Tarakan, kini diawasi secara ketat. Ketiga depo tersebut merupakan penyangga pasokan BBM di kawasan timur Indonesia. "Pihak Pertamina sudah meminta polisi mengawasi tiga Depo di Kaltim," kata Direktur Reserse Kriminal Polda Kaltim, Kombes Pol Arief Wicaksono saat dihubungi Tribun, Jumat (9/5).

Polda Kaltim juga akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Minyak dan Gas (BP Migas)  dalam melakukan tugas pengawasan, terutama menyangkut pendistribusian  BBM. Kerja sama ini dilakukan karena  ada anggota Polri  di lapangan yang masih awam terhadap masalah pendistribusian  dan pengukuran volume BBM.

Sementara itu, hampir semua aparat Polres di Kaltim, juga ikut dilibatkan dalam melakukan pengawasan. Salah satunya, kata Arief -- mantan Kapolres Kukar--petugas akan terus-menerus melakukan razia ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) baik di darat maupun di laut. Jika ditemukan penimbunan, polisi akan bertindak sesuai hukum yang berlak.

Tidak hanya itu saja. Polda Kaltim telah menyebarkan anggota intel untuk mendeteksi upaya penimbun. Mereka disebar di sejumlah SPBU. Langkah pengawasan di SPBU itu dilakukan, karena ada beberapa kasus yang  ditemukan polisi, masyarakat ternyata masih melakukan penggelembungan tangki kendaraan baik truk maupun sepeda motor. "Misalnya tanki 100 liter menjadi 120 liter, ini sudah disinyalir modus penimbunan dan akan kita tindak," ujarnya.

Arief  mengimbau kepada para spekulan agar lebih banyak mengunakan hati nuraninya dan jangan mengedepankan vested interest atau kepentingan pribadi, seperti melakukan aksi ambil untung.

Kepada masyarakat, Polda Kaltim berharap agar ikut melakukan pengawasan terhadap para spekulan. "Masyarakat harus berani bertanya kalau ada petugas SPBU mengisi BBM ke dalam jerigen," katanya.

Kapolri Jenderal Pol Sutanto memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan patroli rutin ke berbagai wilayah yang dicurigai ataupun berpotensi sebagai tempat penimbunan BBM. "Jangan sampai ada yang lolos kalau ada yang coba-coba melakukan penimbunan BBM. Seluruh Polda sudah diperintahkan. Selain melakukan patroli rutin, Polri akan melakukan penyelidikan terhadap orang ataupun tempat-tempat yang berpotensi untuk melakukan penimbunan," tegas Kadiv Humas Mabes Polri Abubakar.

 Katanya, sampai saat ini ada  beberapa Polda yang telah melakukan operasi untuk mengantisipasi munculnya penimbunan BBM. Beberapa diantara adalah Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur dan Polda Kaltim. "Polda lain juga diperintahkan segera bertindak secara intensif. Jangan sampai muncul spekulan BBM yang lolos," katanya.

Karena itu Mabes Polri berharap agar masyarakat ikut berperan melaporkan atau memberikan informasi kepada Polri jika di daerahnya ada polisi yang membiarkan terjadinya penimbunan BBM. "Laporkan kalau sampai ada anggota yang membiarkan terjadinya penimbunan BBM, apalagi sampai terlibat penimbunan BBM. Kita akan tindak tegas. Tidak ada ampun!" tandasnya.

Kepada para mahasiswa yang hendak melakukan aksi demo BBM, Abubakar menghimbau supaya mereka menempuh prosedur yang benar, misalnya memberitahukan kepada kepolisian berapa jumlah massa yang akan diturunkan ke jalan untuk demonstrasi.

"Jangan sampai liar. Ini menyangkut keamanan bersama. Kalau tidak ada pengamanan dikhawatirkan nanti disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami juga berharap para demonstran menjaga ketertiban bersama. Demo boleh, tapi jangan sampai anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban umum. Kita sendiri yang akan rugi," katanya. (Persda Network/ugi/m20)