JAKARTA, TRIBUN - Rencana pemerintah memberikan ana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rakyat kecil sebagai kompensasi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai Ketua Umum Partai Hanura Wiranto justru akan membuat rakyat menjadi malas. "Itu (BLT) akan membuat rakyat menjadi malas dan menurunkan produktivitas mereka. Itu karena menerima BLT memang dapat dengan cuma-cuma," ujar Wiranto usai menyerahkan berkas pendaftaran partainya di gedung KPU, Jakarta, Kamis (8/5).

Dikatakan Wiranto, tidak hanya akan mengerosi produktivitas masyarakat karena hanya akan berharap uang gratisan, BLT itu juga akan memunculkan dampak lain. Dampak lain itu yakni munculnya kecemburuan sosial. "BLT juga bisa merusak satu hubungan paguyuban di desa-desa terpencil karena harus dipilih mana yang melarat mana yang tidak, mana yang mampu dan tidak. Itu boleh jadi akan menimbulkan konflik kecil di daerah-daerah," kata Capres Partai Golkar pada Pilpres 2004 ini.

Terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM per 1 Juni mendatang, Wiranto menegaskan dirinya tidak pada kapasitas mengatakan apakah dirinya mendukung rencana kebijakan itu atau tidak. Ia hanya menghimbau pemerintah untuk hati-hati dalam mengambil keputusan dengan memikirkan efeknya.

"Saya tidak pada kapasitas setuju atau tidak. Tapi saya mengimbau agar ini disikapi dengan sangat hati-hati. Mengambil keputusan ini harus dipikirkan betul bahwa ini akan menyengsarakan rakyat kecil. Kalau kita membela rakyat kecil, tentu kita tidak sependapat untuk serta merta dengan cepat memutuskan menaikkkan harga BBM," tegas politikus dan tokoh militer kelahiran Solo ini.

Wiranto yang sempat terlibat adu argumen dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal prosentase kemiskinan di Indonesia, kali ini kembali bicara kemiskinan. Ia lalu mengajak mundur dua tahun ke belakang, ke 2005, tatkala pemerintah waktu itu menaikkan harga BBM sampai dua kali.

"Pengalaman kita, kenaikan BBM ini selalu saja menyengsarakan masyarakat kecil. Tahun 2005 tatkala BBM naik dua kali, maka BPS (Badan Pusat Statistik) bisa melihat angka kemiskinan naik. Nah apakah kita akan mengulangi itu. Kalau 2008 kita naikkan BBM, angka kemiskinan akan bertambah tatkala kita ingin memerangi kemiskinan. Sekali lagi kita himbau ini harus dipikirkan masak-masak," lanjut Wiranto.

Sebenarnya kalau dari awal pemerintah sudah dapat melakukan lifting pembesaran produksi minyak dari awal, itu akan bisa membantu. Atau juga kata dia, saat ekspor dan impor minyak, jangan tergantung pada broker. "Karena broker itu bisa memakan kurang lebih 0,5-1 dolar per baler. Itu kan jumlahnya cukup besar untuk menanggulangi dampak kenaikan harga minyak," sambung dia.

Ia menambahkan, kecuali menaikkan harga BBM, masih banyak solusi yang bisa ditempuh pemerintah, masih banyak jalan menurutnya yang bisa dicoba pemerintah. "Misalkan secara progresif menaikkan beberapa pajak dari komoditas yang lagi booming, apakah minyak itu sendiri, batubara, hasil perkebunan, itu bisa dilakukan. Atau yang kedua dengan penghematan dari anggaran biaya rutin dari istana, dari DPR, dari kementrian, itu juga bisa menghemat puluhan triliun," kata mantan Menko Polkam era Gus Dur ini. (persdanetwork/had)