Sejumlah fraksi di DPR mempertanyakan langkah alternatif yang dilakukan pemerintah, terkait alasan pemerintah yang menyatakan menaikkan BBM merupakan pilihan terakhir. Rencananya DPR akan melakukan rapat konsultasi untuk menjadwalkan kehadiran RI 1, Kamis (15/5).

"Kita di DPR ingin dan harus tahu, apa saja langkah alternatif yang telah dilakukan pemerintahan SBY-JK dan apa hasilnya. Jangan tiba-tiba mengatakan inilah langkah terakhir. Padahal, pemerintah belum melakukan apapun," kata anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Alvin Lie.

Di awal pembukaan sidang paripurna DPR, para wakil rakyat banyak memberikan kecaman kepada penguasa. Para anggota FKB DPR RI, kemarin sengaja unjuk gigi. Mereka masing- masing mengenakan ikat kepala bertuliskan, menolak harga kenaikan BBM. Ketua FKB DPR RI, Effendy Choirie, sang vokalis DPR, berteriak lantang. Katanya,  tidak ada alasan untuk tidak memanggil Presiden SBY, terkait rencana menaikkan harga BBM.

"Presiden harus pro aktif atas usul-usul itu. Kita baik-baik mengundang, dan saya kira itu langkah  baik bagi presiden untuk menjelaskan rencana kenaikan BBM. Sekarang hampir semua fraksi menolak. Masyarakat sangat sulit. Jadi, Presiden harus berani dong menjelaskan," tegas Gus Choi, panggilan akrab Effendy Choirie.

"Tinggal bilang, saya (Presiden SBY) mau datang ke DPR. Tolong disediakan rapat paripurna dan saya akan berpidato menyampaikan penjelasan. Itu malah akan terpuji dan yakin akan terdongkrak citranya. Tapi, ini kan tidak! Presiden SBY dioyak-oyak....  Kalau tidak mau menjelaskan di depan DPR, makin jelek citranya. Sekarang hampir semua fraksi menolak. Masyarakat sangat sulit. Jadi, presiden harus berani," tegas Gus Coi.

Anggota FKB lainnya, Abdullah Azwar Anas juga berteriak lantang. Lelaki itu meminta semua Fraksi di DPR menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Pemerintah, tidak belajar dari pengalaman masa lalu untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. "Selalu mengambil langkah instan. Kenapa tidak ada grand design untuk tujuan jangka panjang," tegas Anas.

FPDIP, rupanya juga tidak mau diam. Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Tjahjo Kumolo,  juga mendesak pimpinan DPR Agung Laksono agar berani memimpin penolakan atas kebijakan pemerintah tersebut. Menolak kenaikan harga BBM bukan sekedar menyangkut citra DPR di masyarakat, tetapi lebih merupakan upaya mempertahankan masyarakat agar bisa tetap hidup. "Pimpinan DPR harus memimpin penolakan kebijakan ini," kata Tjahjo.

Terhadap usulan itu, Agung Laksono mengatakan, "Insya Allah....," sambil tersenyum. Ia menjelaskan, sesuai dengan tata tertib, pimpinan DPR memimpin setiap kegiatan terkait dengan tugas-tugas dewan. Karena itu, cara-cara yang ditempuh harus sesuai dengan mekanisme.

Anggota FPDIP  Effendi Simbolon ikut angkat bicara. Katanya, DPR harus berani memanggil SBY untuk menjelaskan rencana kebijakannya. Kehadiran SBY ke DPR akan menunjukkan keseriusan dan adanya transparansi kepada masyarakat.

Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) Yuddy Chrisnandi mengatakan, bukan saatnya lagi DPR menjadi lembaga penurut. Penolakan atas kenaikan harga BBM sulit dielakan. "Ini menyangkut perut 98 persen penduduk Indonesia, bukan dua persen orang kaya," ucap Yuddy.

Abdillah Toha, salah seorang angota FPAN DPR, juga mempertanyakan argumentasi pemerintah yang berlindung dibalik upaya penyelamatan APBN. Pemerintah, terjebak langkah darurat yang mendatangkan kesulitan jangka panjang. "Selamatkan nyawa warga, bukan selamatkan APBN," tandas Abdillah Toha.

Serangan keras dari para wakil rakyat, membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla meradang. Lelaki itu bungkam dan enggan berkomentar ketika ditanya tentang reaksi anggota DPR RI dan para mahasiswa. "Ah..sudah. Nanti-nanti saja," kata Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (12/5), kepada Tribun.

Jusuf Kalla mengenakan kemeja lengan panjang bermotif  warna biru muda, semula berniat  memberikan komentar. Saat itu Kalla hendak masuk ke dalam kendaraan dinas RI-2. Tiba-tiba ia menghentikan langkahnya, manakala melihat wartawan yang biasa ngepos di Istana Wapres hendak mengajukan pertanyaan. "Satu soal saja, Pak," pinta wartawan.

Saat wartawan mulai mendekat dan melontarkan pertanyaan tentang penolakan kenaikan harga BBM, pria itu terdiam sebentar. Kemudian Kalla menolak berkomentar, lalu masuk ke dalam mobil menuju ke salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia untuk melakukan wawancara khusus. (Persda Network/yat/ade)