WIDJAN 'DILINDUNGI' ISTRI PENYUAP

Mantan Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo 'dilindungi' istri rekanan Bulog yang memberikan uang suap saat Bulog melakukan impor beras dari Vietnam. Laksmi Setyanti Karmahadi, perempuan yang ikut mendirikan PT Tugu Dana Utama (TDU) selalu mengelak pertanyaan jaksa penuntut maupun hakim dengan jawaban tidak tahu.

Kesal dengan jawaban Laksmi, Ketua Majelis Hakim Artha Theresia pun mengancam akan menjadikan Laksmi sebagai tersangka apabila kesaksiannya terbukti palsu. "Nama Anda dicatat oleh panitera. Kesaksian ini bisa membawa risiko Anda dipanggil lagi oleh penyidik dengan status tersangka," kata Hakim Artha Theresia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/12). Laksmi adalah istri Cheong Karm Chuen alias Steven alias Chuen, Dirut PT TDU. (Persda Network/yls)

TOLAK TAMBAH SUBSIDI BBM NELAYAN

Pemerintah keberatan menambah dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan. Alasannya, dengan memasok subsidi BBM saat ini saja, pemerintah mesti menalangi dana ratusan triliun rupiah. Penolakan itu dikemukakan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab permintaan sejumlah pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia saat beraudiensi di kantor Wapres, Kamis (13/12). "Tadi kami menyampaikan permintaan subsidi khusus BBM.

Tapi beliau (Wapres , red) menyampaikan beban pemerintah sudah berat. Pemerintah katanya mesti menyediakan dana setidaknya Rp 150 triliun hanya untuk subsidi BBM," kata Ketua Umum DPP HNSI Mayjen TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien Martadiningrat. Permintaan subsidi khusus untuk nelayan dilatarbelakangi banyaknya nelayan Indonesia yang merugi akibat tingginya harga BBM. (Persda Network/ade)

ZAENAL SUDAH MINTA MAAF PADA SBY

Zaenal Ma'arif menyatakan, dirinya telah menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Permintaan maaf itu ia buat setelah mendapat saran dari tokoh-tokoh Islam dan para pejabat negara. "Atas dasar nasihat, dorongan tokoh-tokoh Islam dan pejabat, saya diminta membuat surat permintaan maaf.

Dan surat itu telah dibawa oleh tokoh-tokoh Islam kepada Presiden," kata Zaenal di akhir pembacaaan eksepsi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (13/12). Dengan atau tanpa saran dari tokoh-tokoh tersebut, ia memang berniat menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden. Surat permintaan itu sendiri telah ia buat dan disampaikan pada 29 Agustus 2007. Namun, hingga kini belum ada tanggapan dari Presiden. (kcm)

HAPUSKAN JUGA DPRD TINGKAT I

Usulan peniadaan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi terus bergulir. Usulan dari Lembaga Pertahanan Nasional dinilai positif, bahkan sebaiknya diikuti dengan penghapusan DPRD tingkat I. Usulan peniadaan DPRD itu disampaikan pengamat politik senior, Indria Samego, Kamis (13/12), di Jakarta. "Sesuai UU No 32/2004, Gubernur adalah perwakilan pusat di daerah, jadi fungsinya hanya administrasi.

Tidak perlu pilkada provinsi lagi, otomatis DPRD provinsi juga tidak perlu," katanya. Indria menyatakan, usulan yang disampaikan Gubernur Lemhanas Muladi itu bukan pribadi. "Lemhanas isinya praktisi, yang semuanya mempunyai pemahaman dan tahu kenyataan di lapangan, semuanya menyatakan, gubernur itu sekarang fungsinya apa, kok mahal sekali?" katanya. (wk)