MENCERMATI masih banyaknya persoalan pembangunan di Kaltim yang kandas dan belum tuntas, kiranya dapat membuka mata hati dan akal sehat masyarakat agar lebih cerdas membaca ulang track record calon gubernur yang ada saat ini.

Sebagai upaya membangun daya kritis masyarakat menjelang Pilgub Kaltim, maka diperlukan kejelian cara pandang masyarakat memilih dan memilah calon gubernur dengan pilihan hati dan akal.

Pilgub secara langsung merupakan momentum penting kembalinya kedaulatan rakyat dalam menentukan sendiri pemimpin daerahnya, maka diperlukan kedewasaan hati dan akal pemilih.  Dalam konteks kultur bangsa kita, kecenderungan memilih pemimpin berdasarkan profilitas (kharismatik) memang masih sangat membudaya ketimbang memilih pemimpin berdasarkan rasionalitas.

Model memilih pemimpin yang cenderung berdasarkan pada ketokohan memang bukan perihal yang perlu dibesar-besarkan. Namun, yang menjadi masalah dalam memilih tipikal pemimpin yang dikategorisasikan Max Weber sebagai pemilihan model tradisional itu, sangatberdampak pada matinya daya kritis masyarakat dalam "menelanjangi" lebih jelas intelektualitas, kapabilitas, dan kompetensitas calon pemimpin yang akan dipilih.

Persoalan yang kiranya juga patut dikaji adalah adanya kepentingan kelompok-kelompok pemilik modal di daerah ini. Bukan rahasia lagi, jika dalam setiap pemilihan pemimpin selalu ada "aktor di balik layar", yang terkadang menjadi pemain di lini belakang, dan terkadang juga menjadi "driver" bagi calon pemimpin. Mereka adalah "pemilik kapital" yang berkepentingan dengan calon pemimpin.

Kepentingan apa pun dalam pemilihan kepala daerah tidaklah salah. Namun kita sebagai pemilih juga tidak ingin arah kebijakan publik dikendalikan oleh kepentingan pemilik kapital sehingga kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat dinomorduakan. Tak kalah penting untuk disoroti pula adalah pemilihan kepala daerah yang masih mengedepankan pemilihan berdasarkan pada praktik uang (money politic). Persoalan ini memang sangat sulit untuk dihindari. Apalagi saat ini money politic sepertinya bukan lagi praktik yang terkesa tabu. Bahkan bisa dikatakan: biasalah.

Biasanya, praktik politik uang tampak merambah di wilayah-wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Sasaran ini dilakukan karena wilayah-wilayah itu pola pikir politik masyarakatnya masih acuh tak acuh, ditambah lagi keterbelakangan ekonomi. Namun tidak menutup kemungkinan pula "penyakit" itu juga menjangkit di tengah masyarakat perkotaan. Jika demikian money politic dianggap: biasalah, dalam

Pilgub nantinya. Maka otomatis harga hak suara politik masyarakat pun jatuh: murah. Misalkan saja, satu suara pemilih dihargai Rp 50,000, maka dalam lima tahun aspirasi politik pemilih pun dihargai Rp 50,000. Tentunya ini nominal yang sangat murah, jika dibandingkan lima tahun Kaltim dalam kondisi tidak ada perubahan: kemiskinan dan pengangguran meningkat,

pendidikan stagnan, dan kesejahteraan masyarakat terabaikan. Masa depan Kaltim sebenarnya sangat ditentukan oleh masyarakatnya sendiri. Bukan kharismatik pemimpin, pemilik modal, atupun money politic. Dan, tentunya kita juga tidak ingin terjebak memilih pemimpin yang besar gombal politik dan janji-janjinya, sementara tidak memiliki kepekaan dan wawasan dengan kebutuhan masyarakat Kaltim yang saatini masih banyak dalam kemiskinan dan pengangguran. [*]

*) Penulis Peminat Masalah Sosial dan Politik