Karena, bila pemerintah melakukan itu, bisa menimbulkan kondisi inkondusif. Tingkat inflasi, terutama di daerah, saya yakin akan mencapai angka lebih dari dua digit. Terutama di sektor- sektor yang terkait dengan transportasi. Biaya-biaya akan naik.

Tarif pesawat terbang misalnya. Sekarang ini, mana ada lagi tiket Balikpapan-Jakarta seharga Rp 300 ribuan. Karena harga avtur sudah naik. Begitu juga dengan harga sembilan bahan pokok, yang mau tak mau ditentukan pula oleh biaya transportasi dari produksi-nya.

Apalagi bulan-bulan ke depan adalah bulan-bulan yang penuh tekanan inflasi, seperti pada Agustus dan September, saat terjadi pendaftaran murid sekolah, dan bulan Oktober hingga Desember saat memasuki bulan puasa, hari raya lebaran dan natal. Dari sini, kita bisa melihat potensi inflasi yang sangat luar biasa dan terasa akan terjadi.

Jika pemerintah tidak mencabut subsidi, risiko sosial seperti, kondisi  inkondusif dan inflasi di daerah terbilang kecil.

Solusinya menurut saya, bagaimana pemerintah bisa mengembalikan Indonesia ke era 70-an, yakni berposisi sebagai eksportir. Bukan importir seperti sekarang ini. Sekarang kita menjerit, karena kita ini importir. Coba kalau importir, tentu kenaikan harga minyak lah yang kita tunggu- tunggu.

Caranya, pemerintah harus menaikkan produksi minyak, diantaranya dengan memberdayakan sumur-sumur marginal yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, untuk dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda). Kalau di pusat ada Pertamina, di daerah ada Pertamina Daerah (Pertamida).

Di Kaltim misalnya, ada Pertamida Kaltim, di Sumatera ada Pertamida Sumatera, begitu juga di Jawa dan Sulawasi. Masing-masing daerah memiliki Pertamida sendiri dan menjadi eksportir daerah.

Di sisi lain, pemerintah pusat aktif merangkul investor untuk mengeksplorasi lokasi-lokasi sumur migas berpotensi lainnya yang belum tergarap sama sekali. Dengan begitu, kita bisa mengubah keadaan dari negara importir menjadi eksportir. (sar)