DINAS Dinas Pendidikan Kaltim mencatat masih terdapat 50.971 jiwa buta aksara tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Dari jumlah itu, angka tertinggi terdapat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 13.572 penyandang buta aksara. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pembinaan Pemuda Kaltim,

Rustinah Rasyid menyatakan dibandingkan tahun sebelumnya angka buta aksara telah menurun sebanyak 11.000 jiwa,  2006 tercatat 61.971 jiwa. Penyebab tingginya angka buta aksara di provinsi ini, karena masih banyak warga tinggal di perbatasan dan pedalaman serta pesisir jauh dari jangkauan sekolah.

Selain Kukar, di Kabupaten Paser masih terdapat 8.752 jiwa, Kota Samarinda 6.997 jiwa, Kabupaten Kutai Barat 5.000 jiwa, Kabupaten Bulungan 4.358 jiwa, Kabupaten Kutai Timur 3.613 jiwa. Untuk pengentasan buta aksara tahun 2008 dari APBD provinsi telah dianggarkan Rp 7 miliar dengan target pengentasann 10.000 jiwa.

Bagaimanakah reaksi Pelaksana Tugas Bupati Kukar Samsuri Aspar ketika dimintai komentar tentang data ini. Dia membantah akurasi data tersebut. Alasannya, Disdikpora Kukar berhasil meraih penghargaan pendidikan untuk pengentasan buta aksara pada tahun 2007. "Tidak mungkin jumlahnya sampai segitu, salah itu datanya," katanya. Kukar sejak lama telah menggratiskan biaya sekolah bagi warganya. Menurut Samsuri, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan, tentu telah mampu mengurangi angka buta aksara.

Sungguh ini kenyataan yang patut diteliti secara lebih seksama, bukan cuma uruasan buta aksara saja yang harus diteliti lebih detail dan lebih tranparan. Karena, sangat logis itu alasan Plt Bupati bahwa angka buta aksara itu seharusnya jauh menurun dibanding dengan tahun lalu, karena Pemkab telah mengalokasikan dana besar agar persoalan itu bisa dikurangi.

Kita percaya bahwa dengan APBD Kukar 2007 sebesar Rp 4,482 triliun dan tahun 2008 ini sudah diajukan sebesar Rp 4,556 triliun, maka Kukar dengan jumlah penduduk sekitar 550.000 jiwa, maka kita bisa bayangkan bahwa tingkat kesejahteraan dan kemajuan wilayah ini sebenarnya harus sangat signifikan terasa dan bisa memberikan sumbangan kemajuan secara baik bagi Kaltim.

Mari kita berhitung angka lurus, anggaran APBD tahun 2008 sebesar Rp 5,556 triliun itu dibagikan secara merata kepada semua penduduk yang jumlahnya 550.000 itu, maka setiap jiwa akan mendapat memperoleh Rp 10 juta/ jiwa/ tahun. Nah, berarti pula setiap warga yang hidup di wilayah seluas  27.263,10 km2, mestinya tanpa melakukan apapun sudah bisa mendapatkan kucuran kesejahteraan sebesar itu.

Dalam acara Pelantikan Dewan Riset Daerah (DRD), Ketua DRD Kukar DR Ir HM Aswin MM  memaparkan, Kukar sebagai daerah yang dianugerahi sumber daya alam: hutan yang kaya, batubara, emas, sumber devisa negara, merupakan daerah yang  tahun 1998 menguasai 33 persen minyak dan gas nasional (Rp31 triliun) ditambah hutan dan batubara. Kenyataannya sampai saat ini penduduknya masih bergulat dengan persoalan klasik, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.

Pengangguran masih tinggi. Data statistik tahun 2003 bila ditelaah daerah ini kaya raya dengan PDRB per kapita tahun 2002 sebesar Rp 34 juta lebih, namun dilain pihak sangat aneh, kenapa? Tingkat penganggurannya tertinggi di antara provinsi di Pulau Kalimantan, yaitu 11,76 persen. Dibandingkan Kalimantan Tengah, PDRB perkapitanya tahun 2002 hanya Rp 7 juta lebih, tapi tingkat penganggurannya hanya 6,38 persen.

Fakta-fakta itu telah memberikan keyakinan kepada kita bahwa di wilayah dengan nilai APBD Rp 5,55 triliun bukannya untuk memakmurkan rakyat, kenyataannya rakyat masih saja menderita. Ya, karena apa? Tentu karena terjadi mismanagement secara total, serta merajelalanya penyakit korupsi di kabupaten itu.

Seterusnya masih kita simak baik-baik proses penanganan 'megakorupsi' di wilayah itu. Bupati Syaukani HR sudah memasuki tahap proses banding kasus korupsi, kini KPK sudah menyampaikan informasi orang kedua Kutai Kartanegara yaitu Plt Bupati Drs Samsuri Aspar sudah dinyatakan sebagai tersangka (pro-justitia), artinya proses peradilan untuk mengungkap borok korupsi pelan-pelan sudah berjalan. (*)