Kenaikan BBM seharusnya tidak menjadi isu yang besar. Karena itu merupakan kebijakan pemerintah. Tetapi keputusan pemerintah menaikkan BBM, seharusnya sangat bergantung pada konteks yang dihadapi di dalam negeri.

Meski kita lebih mandiri, tetapi kondisi di masyarakat kita yang terjadi saat ini tidak demikian. Tak ada kenaikan saja sudah susah apalagi ada kenaikan BBM. Cepat atau lambat, kondisi perekonomian nasional dipastikan akan berpengaruh pada kondisi perekonomian di Kaltim secara riil.  

Misalnya bagaimana Pemerintah Pusat dengan mudahnya membatalkan UU 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sebelumnya dianggap sebagai langkah revolusioner, diganti menjadi  UU 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Alhasil, dengan pemberlakukan kebijakan fiskal, Kaltim yang dulunya bisa menikmati Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat, ke depan tidak akan mendapatkannya lagi. Kebijakan negara ini datangnya dari pusat dan akan berlaku secara nasional termasuk Kaltim. (sar)