PENAJAM, TRIBUN - Ketua Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK Apindo) Penajam Paser Utara (PPU) Latifu Alie mengaku prihatin, dengan kondisi listrik yang terus byer pet. Bila kondisi ini terus terjadi maka para investor ragu masuk di daerah ini untuk menbuka usaha.

"Yang jelas kalau listrik selalu padam, jangan harap investor akan masuk di PPU. Kenapa? Karena listrik ini merupakan kebutuhan utama bagi investor untuk menjalankan usaha mereka," jelas Latifu saat menggelar jumpa pers di rumahnya Jalan Unocal, Jumat (18/4).

Menurut Latifu kondisi ini tidak perlu terjadi bila pemerintah kabupaten (Pemkab) PPU memiliki keseriusan untuk keluar dari permasalahan ini. Karena bila kebutuhan listrik saat ini tidak bisa ditangani maka tahun berikutnya akan semakin parah, karena adanya pertambahan penduduk.

"Kalau penduduk sudah banyak pasti kebutuhan listrik juga meningkat. Tapi saya melihat pemkab kurang serius untuk menangani permasalahan listrik ini. Padahal ini sudah berlangsung berbulan-bulan tapi sampai saat ini belum ada jalan keluar yang dilakukan pemkab," tegasnya.

Mengenai keinginan Perusda Benuo Taka memperbaiki enam mesin genset yang disewakan kepada PLN, Latifu menilai perlu dilakukan audit terlebih dahulu. Maksudnya lanjut Latifu, audit yang dilakukan ahli mesin mengenai besaran biaya yang akan digunakan dalam perbaikan mesin itu.

"Saya baca di media katanya butuh Rp 3 miliar untuk memperbaiki mesin itu. Kan terlalu besar dana itu. Apakah sudah dihitung oleh orang yang ahli bahwa memang sebesar itu dana yang dibutuhkan. Kalau belum kok tiba-tiba muncul dana sebesar itu untuk perbaikan. Ini kan menjadi tanda tanya besar," tegasnya.

Namun bila dana sebesar itu memang diperlukan untuk perbaikan mesin, Latifu lebih setuju bila dana itu digunakan untuk membeli mesin genset yang baru dengan kualitas tinggi. Karena ia menilai lebih efektif dari pada melakukan perbaikan mesin yang ada saat ini.

Latifu juga mempertanyakan mengenai cepatnya lima mesin milik Perusda mengalami kerusakan. Padahal mesin yang dibeli dengan dana APBD Rp 12 miliar itu baru digunakan 2006 silam. "Belinya memang 2004 tapi kan baru digunakan 2006  silam. Tapi kok hanya 2 tahun lebih sudah overhaul. Jangan-jangan mesin itu bukan baru tapi barang bekas yang dibeli," kata Latifu terheran-heran.

Namun yang jelas lanjut Latifu, pemkab harus segera mencari jalan keluar dari permasalahan listrik ini. Karena kondisi ini bukan hanya tanggungjawab PLN namun juga pemerintah. "Jangan hanya membangun yang sekunder seperti coastal road, tapi juga primer seperti listrik dan air. Karena itu menjadi kebutuhan dasar masyarakat," katanya. (mir)