"Sampai saat ini Baperjakat belum pernah bertemu untuk melakukan rapat," ujar Sutiman usai mengikuti rapat pleno KPUD tentang rekapitulasi daftar pemilih tetap di lantai III Gedung DPRD, Rabu (30/4) siang. Menurut Sutiman Baperjakat masih melihat beberapa aspek sebelum memutuskan untuk melakukan mutasi.

Apakah tidak ada aspek politis bila mutasi digelar sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)? "Makanya kami lihat beberapa aspek sebelum mutasi. Tapi kami tidak melihat politisnya kalau nanti ada mutasi," katanya.

Selain itu tambah Sutiman, untuk melakukan mutasi harus dipikirkan karena menyangkut penempatan pejabat termasuk mengisi posisi yang ditinggalkan pejabat yang lama. Namun bagi staf lanjut Sutiman, pihaknya hanya memberikan surat penugasan untuk menempati posisi yang baru. "Seperti staf yang ada di KPUD kami langsung pindahkan hanya dengan surat tugas," ucapnya.  

Mengenai hasil Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memenangkan pejabat yang dimutasi 13 Desember lalu, Sutiman mengatakan pihaknya sudah menerima hasil putusan itu.

Sementara itu, sejumlah pejabat di Pemkab PPU mulai mempertanyakan isu rencana mutasi sebelum pilkada nanti. Bahkan sejumlah pejabat menanyakan langsung kepada Tribun. "Mas sudah dengar kah, katanya ada mutasi dalam waktu dekat ini," tanya satu pejabat yang enggan disebut namanya saat menghubung Tribun beberapa waktu lalu.

Sedangkan pejabat yang pernah dimutasi 13 Desember 2007 lalu, sampai saat ini ada beberapa yang menempati pos baru. Para pejabat itu pernah mempertanyakan kepada Sekkab Drs Sutiman MM mengenai posisinya. "Pak Sutiman tetap meminta agar bertugas di tempat yang baru sesuai dengan mutasi lalu. Katanya tunggu petunjuk selanjutnya," kata pejabat eselon III ini. (mir)