"Kami akan membangun pintu air itu. Mudah-mudahan satu dua hari ini juga bisa kami laksanakan," ujar General Manager (GM) PT Bhaswara Sinarmulai M Yusuf, Jumat (11/4). Namun ia mengaku dalam perencanaan pembangunan coastal road hanya dibangun gorong-gorong namun tidak dilengkapi dengan pintu air.

Mengenai keinginan pemilik lahan yang akan meminta ganti rugi, Yusuf menyatakan pihaknya tidak bisa memberikan ganti rugi. Karena menurutnya, terendamnya kebun kelapa bukan karena pembangunan coastal road namun sudah terjadi sebelum adanya pembangunan jalan pesisir pantai itu.

"Kami datang di sini kondisinya sudah seperti itu. Kalau kami diminta bangunkan pintu air kami siap melakukan itu. Tapi kalau ganti rugi kami tidak bisa memenuhi permintaan warga," katanya. (mir)

WAKIL Ketua Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Hasan Abdul Nasir meminta, agar pemkab serius menangani permasalahan yang dialami warga RT 1 - 6 Kelurahan Sungai Paret. Karena terendamnya kebun kelapa oleh air laut membuat warga terancam kehilangan mata pencaharian.

"Saya kira ini harus dicarikan solusi secepatnya. Jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut sehinggga masyarakat yang menjadi korban," ujarnya. Selain itu, pembangunan coastal road harus dievaluasi secepatnya agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar lagi.

Namun evaluasi yang dilakukan lanjutnya, dengan melakukan pertemuan antara pemkab, Bappeda, kontraktor serta DPRD. "Kita bertemu dulu lalu kita bicarakan apa langkah selanjutnya. Dulu kita lakukan saat pembangunan RSUD yang sempat bermasalah. Setelah kita kumpul kan ada solusi yang diambil," kata politisi asal PKS ini.

Sementara mengenai tuntutan warga yang meminta ganti rugi, Hasan menilai hal yang wajar karena warga tidak memiliki lagi penghasilan dari kebun kelapa karena banyak yang mati. Namun untuk ganti rugi sebaiknya dibicarakan antara pemkab dengan kontraktor yang mengerjakan coastal road. "Kalau bisa dana untuk ganti rugi dibagi dua saja," ucapnya. (mir)