PENAJAM, TRIBUN - DPRD Penajam Paser Utara (PPU) akan segera melayangkan surat kepada Bupati setempat agar segera menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Dasuki Istad melalui pesan singkat (SMS) yang diterima Tribun, Rabu (23/4). "Surat kepada bupati juga akan ditembuskan kepada Menteri Keuangan, Mendagri dan Gubernur Kaltim," ujar Dasuki.

Menurut Dasuki, pihaknya menyampaikan tiga hal mengenai mekanisme LKPJ akhir masa jabatan jika kepala daerah tidak menyampaikan LKPJ tahunan dan mempertanyakan bagaimana bila bupati tidak mempertanggungjawabkan keuangan daerah serta konsekuensi hukum bila itu tidak dilaksanakan.

"Pak Indra menyanyangkan DPRD karena dinilai tidak tegas, karena bila bupati tidak menyampaikan LKPJ maka DPRD bisa menggunakan hak interpelasi atau mosi tidak percaya, karena bupati melalaikan kewajibannya," jelas Dasuki.

Sementara untuk mempercepat mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah, DPRD akan meminta BPK dan BPKP untuk melakukan audit investigasi, sehingga bila bupati menyampaikan LKPJ, DPRD sudah memiliki acuan sehingga tidak terjadi perdebatan. "Karena apa yang menjadi temuan BPK akan menjadi acuan DPRD untuk mengeluarkan surat rekomendasi," ucap politisi asal Golkar ini. (mir)