BERITA UTAMA
Headlines Cetak
Tribun Kaltim Terkini
Nasional
Manca Negara
Ekonomi & Bisnis
Olahraga
Hiburan
Iptek & Sains
Kesehatan
Opini
Lipsus
Selamat Pagi
Tajuk
PON Kaltim
Jadwal PON
BERITA DAERAH
Balikpapan
Samarinda
Kukar
Bontang
Kutim
Tarakan
Kubar
PPU
Grogot
KURS IDR BANK BCA
4-Jul-2008 / 08:16 WIB
Kurs Jual Beli
USD 9250.00 9175.00
SGD 6807.30 6726.30
HKD 1187.00 1175.50
GBP 18386.30 18182.30
AUD 8903.35 8794.35
JPY 87.08 85.69
EUR 14548.54 14402.54
SAR 2475.60 2438.60
Berita populer
arsip berita
Login Form





Kata Sandi hilang?
Belum terdaftar? Daftar
Sindikasi
Prakiraan Cuaca
Jakarta:
31°C
1010mb

13 km/h
Balikpapan:
30°C
1009mb

24 km/h
Samarinda:
30°C
1009mb

24 km/h
DPRD Laporkan Keterlambatan LKPJ ke Depdagri
Senin, 21-04-2008 | 05:18:21

PENAJAM, TRIBUN - Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU, akan melaporkan keterlambatan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati kepada Departemen Dalam Negeri (Depdagri) di Jakarta. Rencananya, rombongan yang dipimpin Ketua Komisi I Dasuki Istad akan bertolak ke Jakarta hari ini, Senin (21/4).

Hal ini diungkapkan Dasuki melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan kepada Tribun, Sabtu (19/4) siang. "Kami akan melaporkan masalah ini termasuk konsultasi kepada Depdagri, karena LKPJ Bupati tahun 2005,2006 dan 2007 sampai sekarang belum disampaikan. Seharusnya LKPJ itu sudah disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selama tiga tahun," jelas Dasuki.

Dasuki mengatakan, keterlambatan penyampaian LKPJ bupati jelas melanggar UU 17/2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Karena dalam pasal 31 ayat 1 dijelaskan bahwa, penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD selambat-lambatnya dilaksanakan enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Sementara masa jabatan bupati dan wakil bupati tinggal dua bulan lebih, kok belum menyampaikan LPKJ. Bagaimana bisa menilai kinerja mereka jika mereka tidak melaporkan kepada DPRD," jelas politisi asal Partai Golkar ini.

Dengan kondisi ini lanjut Dasuki, DPRD memutuskan untuk melaporkan kepada Depdagri dan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan kapasitasnya. Bahkan setelah melaporkan kepada Mendagri lanjut Dasuki, DPRD akan meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan  Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melaksanakan special audit kepada bupati.  

Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang turut menyusun draf LKPJ bupati, Ir Ibrahim MP menyatakan, penyusunan LKPJ bupati sudah rampung tinggal dikoreksi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Drs Sutiman MM. Setelah dikoreksi maka akan secepatnya disampaikan kepada DPRD. "Insya Allah, Selasa mungkin sudah selesai. Kita upayakan agar minggu depan sudah bisa kami sampaikan kepada DPRD," jelas Ibrahim, Minggu (20/4). (mir)

 

 

 

 

 

Created by IT Tribun Kaltim

Powered by JOOMLA