SAMARINDA, TRIBUN- Proses pendataan dan verifikasi pemilih pada Pilgub Kaltim akhirnya rampung. Berdasarkan rapat terbatas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kaltim, Minggu (4/5) malam,  jumlah pemilih yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Kaltimsebanyak 2.255.369 pemilih.  Hal itu diungkapkan Kabag Program dan Teknis Penyeleggara, Sekretariat KPUD Kaltim A Gaffar Hidayat ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/5).

"Berdasarkan rekap data perubahan DPS menjadi DPT dari seluruh 13 kabupaten/kota yang sudah masuk didapatkan total DPT 2.255.369 pemilih," ujar Gaffar. Meski secara resmi berita acara penetapan DPT belum ditandatangani seluruh anggota KPUD Kaltim, namun jumlah DPT yang direkap dari seluruh kabupaten/kota menurut Gaffar tidak akan mengalami perubahan lagi.

"Penetapan resminya memang belum ada, karena BAP-nya  belum  ditandatangi anggota KPUD, tapi rekap DPT ini sudah tetap, tidak akan mengalami perubahan lagi," katanya. Penetapan resmi DPT rencananya baru akan dilakukan pada Jumat (9/5) mendatang berdasarkan keputusan KPU No 37/2007, tentang Program dan Tahapan Jadwal Penetapan/Perhitungan Rekapitulasi DPT, yang ditetapkan 3-9 Mei. Penetapan DPT akan dilakukan dalam rapat pleno KPUD yang rencananya akan dihadiri pasangan calon atau utusan timses masing-masing pasangan cagub/cawagub.

"Mungkin resminya akan ditetapkan Jumat (9/4), nanti masing calon atau timsesnya kita undang untuk menyaksikan," paparnya.

Total jumlah DPT Pilgub Kaltim menurut Gaffar mengalami peningkatan 96.990 pemilih dibanding Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sebelumnya diumumkan KPUD Kaltim, yakni  sebanyak 2.158.379 pemilih. Peningkatan pemilih dari DPS ke DPT tersebut secara variatif terjadi di seluruh kabupaten/kota. Tercatat, peningkatan pemilih tertinggi terjadi di Kota Samarinda, yakni 26.413 pemilih.       

Gaffar menilai bahwa peningkatan jumlah pemilih dari DPS ke DPT sesuatu yang wajar. Penyebab terjadinya peningkatan pemilih ada tiga hal, yakni pertambahan usia menjadi 17 tahun, pernikahan dan pensiunan TNI/Polri.  "Saya kira peningkatan DPS ke DPT masih wajar. Bisa jadi sebelumnya masih banyak warga yang luput terdata di DPS," katanya.

Menariknya, peningkatan DPT sendiri tidak dibarengi peningkatan Tempat Pemungutan Suara (TPS), tapi justru mengalami penurunan jumlah. Data yang dihimpun Tribun, jumlah TPS saat pengumuman DPS 6.871 TPS, sementara saat ini jumlah TPS berdasarkan DPT menurun menjadi 6.566 TPS.

Menurut Gaffar, kemungkinan terjadinya rasionaliasi atau perampingan TPS yang memaksimalkan jumlah pemilih di setiap TPS menjadi 600 pemilih. "Mungkin ada rasionalisasi jumlah pemilih di TPS, dimaksimalkan hingga 600 pemilih," katanya. (don)