BERITA UTAMA
Headlines Cetak
Tribun Kaltim Terkini
Nasional
Manca Negara
Ekonomi & Bisnis
Olahraga
Hiburan
Iptek & Sains
Kesehatan
Opini
Lipsus
Selamat Pagi
Tajuk
Pilkada Kaltim
BERITA DAERAH
Balikpapan
Samarinda
Kukar
Bontang
Kutim
Tarakan
Kubar
PPU
Grogot
KURS IDR BANK BCA
16-Mei-2008 / 15:38 WIB
Kurs Jual Beli
USD 9330.00 9230.00
SGD 6817.05 6719.05
HKD 1196.95 1182.25
GBP 18216.15 17965.15
AUD 8849.80 8717.80
JPY 89.71 88.04
EUR 14483.20 14300.20
SAR 2496.55 2452.55
Berita populer
arsip berita
Login Form





Kata Sandi hilang?
Belum terdaftar? Daftar
Sindikasi
Janji Cagub Bisa Jadi Boomerang
Senin, 05-05-2008 | 04:00:00
BALIKPAPAN, TRIBUN - Janji-janji yang ditawarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bisa jadi boomerang. Hal itu terjadi apabila janji yang disampaikan tidak terukur dan tidak memiliki batasan jelas. Menurut pengamat pilkada Tumpal MS Simanjuntak, menjanjikan sesuatu yang tidak rasional dan tidak jelas batasannya dapat merugikan pasangan calon, karena hanya dianggap basa-basi politik untuk menarik massa pemilih.

"Masyarakat sudah cerdas. Mereka tahu kalau janji sekadar janji. Apalagi kalau tidak jelas terukur. Kenapa pasangan cagub dan cawagub Jabar Achmad Heriawan-Dede Yusuf (Hade) di Jabar bisa menang, karena janji yang mereka tawarkan jelas dan tegas. Mereka menjanjikan dapat membuka lapangan kerja dalam setahun. Kalau hal itu tidak dapat direalisasikan mereka siap mundur. Ini hal yang realistis dan terukur," kata Tumpal dalam dialog interaktif yang disiarkan di Radio Komunitas Widya Swara, Jl Klamono Gunung Pipa, Balikpapan, Minggu (4/5).  

Ia mengatakan, masyarakat jangan takut menagih janji yang telah disampaikan paca cagub dan cawagub ketika nantinya terpilih. Menagih janji kepada pejabat publik memiliki mekanisme lewat DPRD atau media massa. "Tidak ada janji yang tidak dapat ditepati. Janji yang telah diucapkan bisa ditagih lewat wakil rakyat di DPRD atau Media. Tagih terus, jangan takut untuk menagih," ucapnya.

Menurut Tumpal, perlu kehati-hatian masyarakat dalam melihat figur cagub dan cawagub. Ia melihat publikasi harta kekayaan pribadi cagub dan cawagub telah dibeberkan. Masalah tranparansi calon cukup terbuka dengan mekanisme pelaporan harta kekayaan. Namun, kata Tumpal, masyarakat kerap terjebak dengan pemikiran bahwa calon yang memiliki harta banyak atau gaji besar tidak akan korupsi. Padahal, pemikiran itu salah besar. Korupsi sangat terkait dengan kekuasaan. Semakin kekuasaanya absolut, maka absolut pula korupsinya.

"Small salary selalu dianggap biang keladi korupsi meskipun itu tak menutup kemungkinan. Tetapi bukan berarti bergaji besar dan memiliki harta banyak tidak akan korupsi. Power cenderung mengarah kepada korupsi. Semakin absolut kekuasaan yang dimilikinya maka semakin absolut pula korupsinya. Ini bisa dilihat pada gubernur-gubernur maupun presiden- presiden yang memiliki kekuasaan," ucapnya. (lia)

 

 

 

 

 

Created by IT Tribun Kaltim

Powered by JOOMLA