SAMARINDA, TRIBUN- Rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Kaltim yang digelar KPUD Kaltim, Kamis (8/4) diwarnai penolakan. Tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur, Nursyirwan Ismail-Heru Bambang (Nusa Hebat) menolak menandatangani berita acara penetapan DPT sebanyak 2.225.409 pemilih.

Timses Nusa Hebat yang diwakili Sekretaris Tim Pemenangannya, Sudarno menyataka menolak menandatangani penetapan DPT, karena pihaknya menduga jumlah DPT yang diumumkan masih janggal atau belum valid. Kejanggalan tersebut di antaranya peningkatan jumlah pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi  DPT yang jumlahnya mencapai 97.030 pemilih.

"Kami tidak mau buru-buru tanda tangan karena ada indikasi DPT yang diumumkan hari ini bermasalah. Peningkatan jumlah pemilih dari DPS ke DPT sangat tidak wajar," ujar Sudarno.

Selain itu dia mencurigai kemungkinan adanya pemilih ganda yang masuk dalam DPT yang ditetapkan. Di sisi lain, diduga terdapat sejumlah penduduk Kaltim yang belum terdata.

"Kemungkinan besar ada pemilih dobel, sementara ada juga penduduk belum terdata. Harus diingat di mana-mana yang jadi sumber konflik setiap pilkada adalah jumlah pemilih yang tidak valid.  Ini yang kami antisipasi, makanya belum menerima DPT hari ini," ungkapnya.

Penolakan Timses Nusa Hebat akan ditindaklanjuti dengan membentuk tim khusus yang akan melakukan verifikasi data terhadap DPT yang telah ditetapkan KPUD Kaltim. "Kami akan bentuk tim untuk melakukan verifikasi data DPT KPUD. Mungkin akan bekerja selama seminggu. Tunggu aja nanti hasilnya. Kalau terbukti kami akan gugat KPUD lewat jalur hukum," ujarnya.

Kendati demikian, penolakan terhadap DPT  yang dilakukan Timses Nusa Hebat tak membuat  Ketua KPUD Kaltim Jafar Haruna terpengaruh. Saat ini ditanyai, Jafar dengan santai mengatakan penolakan merupakan sesuatu yang wajar. Kendati demikian hal tersebut tidak akan mempengaruhi putusan KPUD secara hukum.  "Tidak jadi masalah itu hak mereka, silakan saja ditolak. Tapi itu tidak akan berpengaruh, DPT sudah final dan tidak akan perubahan lagi," katanya.

Bagaimana jika terbukti ada warga Kaltim yang tidak terdata dalam DPT? Jafar dengan tegas mengatakan bahwa warga tersebut tetap tidak bisa diakomodir. "Pokoknya DPT ini sudah final, tidak berubah lagi. Salah mereka kalau masih ada yang tidak terdata, kan sudah beri kesempatan mendaftar saat DPS," katanya.

Tiga perwakilan timses pasangan calon lain, yakni Awang Faroek Ishak-Farid Wadjdy, Achmad Amins-Hadi Mulyadi, dan Jusuf SK-Luther Kombong tidak memasalahkan DPT yang diumumkan. Mereka secara bulat menerima dan menandatangi berita acara penetapan DPT. Sikap serupa ditunjukkan oleh perwakilan Polda Kaltim, Pemprov Kaltim. Mereka turut menerima dan menandatangani DPT yang ada. (don)