JAKARTA - Menyusul rencana pemerintah untuk menurunkan Bantuan Langsung Tunai sebagai kebijakan penyerta dengan menaikkan harga BBM, pemakaian data rakyat miskin tahun 2005-2006 dianggap sebagai tindakan yang keterlaluan. 

Ini dikemukakan Hendri Saparini dari Lembaga Riset Ekonomi Econit Advisory. Menurut dia, data tersebut sudah out of date dan tidak memerhatikan realita masyarakat yang sesungguhnya. Apalagi dengan pernyataan Menkeu yang mengatakan akan memakai data tersebut karena dalam waktu yang sangat singkat tidak mungkin memperbarui data tersebut.

"Sangat-sangat tidak empati ya, selisih satu persen saja saya pikir itu semuanya orang ya. Nah kalau perhitungan tidak tepat, nanti BLT tidak akan tepat sasaran," ujar Hendri dalam Forum Perspektif INSIDe tentang kondisi Indonesia di ambang frustasi ekonomi politik di Jakarta, Kamis (8/5).

Melihat kondisi yang serba bergejolak, Hendri mengatakan, dalam tiga tahun belakangan ini jumlah orang miskin baru meningkat, terutama karena kenaikan BBM sekitar 120 persen pada tahun 2005 dan kenaikan harga pangan pada tahun lalu. Hendri juga mengaku tidak percaya bahwa pemerintah sangat tega menentukan kebijakan tanpa persiapan yang matang.

"Pemerintah bisanya hanya merencanakan BLT. Malah katanya, kalau ada BLT Rp 100.000 per bulan dengan asumsi pendapatan masyarakat miskin Rp 1 juta, masyarakat hanya terkena inflasi Rp 55.000dan bisa saving Rp 45.000," tambah Hendri.

Kalkulasi ini, menurut Hendri, sangat membahayakan sehingga tidak baik untuk membuat kebijakan. Hendri juga khawatir, di mata masyarakat kebijakan BLT yang akan diturunkan pada bulan Mei 2008 ini seolah-olah menguntungkan karena perolehan ini hampir bersamaan dengan waktu panen para petani mulai Juni 2008. "Ya ini masa kaya-kayanya petani kalau begitu. Inilah nanti yang dilihat oleh petani dan pemerintah," tandas Hendri. (KCM)