JAKARTA- Pendidikan Indonesia dinilai semakin mengkhawatirkan akibat bersikerasnya pemerintah menggelar ujian nasional yang ternyata banyak menimbulkan ekses negatif.

Pendidikan mengalami hambatan dari sisi pengembangan moralitas dan pengembangan akhlak mulia anak didik, menciptakan rasa tidak nyaman, ketakutan, serta tidak menyenangkan bagi peserta didik. Karena itu, ujian nasional harus dievaluasi secara adil supaya pembenahan pendidikan di Indonesia bisa benar-benar dilakukan.

Hal ini dikemukakan dalam pertemuan Education Forum di Jakarta, Jumat (9/5). Dalam pernyataannya, Education Forum meminta DPR memanggil Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo untuk menjelaskan berbagai dampak negatif kebijakan UN.

Selain itu, Mendiknas diminta untuk segera menyiapkan revisi PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dipakai sebagai acuan melaksanakan UN."Banyaknya dampak negatif pelaksanaan UN seharusnya membuka mata pemerintah untuk mengevaluasi penyelenggaraannya. Apalagi pengadilan tinggi pun sudah meminta pemerintah bersikap adil dengan memenuhi standar nasional pendidikan dulu baru mengevaluasi," kata Erlin Driyana, Wakil Koordinator Education Forum.

Menurut Erlin, tanpa UN sebenarnya mutu pendidikan tetap bisa meningkat. Ini terjadi pada Finlandia yang terkenal memiliki sistem pendidikan yang bagus di dunia internasional."Yang justru dibenahi adalah input dari pendidikan itu sendiri. Evaluasi itu beragam caranya dan bukan satu-satunya cara menentukan mutu pendidikan," kata Erlin. (kompas.com)