JAKARTA - Mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) plus ternyata masih ruwet. Pemerintah belum menetapkan mekanisme penyaluran bagi-bagi duit plus bagi-bagi makanan untuk 19,1 juta keluarga miskin. Sejauh ini yang ada baru sumber dana untuk BLT. Dalam skenario kenaikan harga BBM rat-rata 28,7 persen versi Departemen Keuangan, akan ada pengehematan anggaran hingga Rp 25,877 triliun. Pemerintah akan menggunakan duit itu untuk BLT Rp 11,5 triliun, serta menambah jumlah beras untuk rakyat miskin senilai Rp 3 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah menyiapkan minimal dua program kompensasi kenaikan harga BBM. Pertama, mebagi duit Rp 100.000 per keluarga selam setahun, plus minyak goreng dan bahan pangan. Kedua, pemerintah akan menambah jumlah duit Program Nasional Pemberdayaan MAsyarakat (PNPM) untuk 3.800 kecamatan, Jika semula tiap kecamatan akan menerima Rp 700 juta nanti akan menerima Rp 1,5 miliar. Tujuan program ini adalah untuk membuat program padt karya dengan melobatkan masyarakat miskin. "Pemerintah juga akan mendorong pengucuran Kredit USaha Rakyat (KUR)," kata Menkeu, Selasa (6/5) malam.

Apa dan bagaimana pelaksanaan program BLT Plus itu, masih belum jelas. "Sampai sekarang beluam ada yang kngkret," tambah Menteri Perdagangan Mari Pangestu, kemarin.

Anggaran penyaluran BLT

Selain program yang masih simpang siur, hingga kini anggaran untuk survei orang miskin maupun penyaluran BLT juga belum jelas. "Saat ini kami masih menghitung besarnya dana BLT plus, termasuk berapa tambahan beras untuk keluarga miskin," kata Menko Perekonomian Boediono.

Hingga kemarin, Bappenas juga belum memiliki hitungan pas, berapa ongkos program penyaluran BLT. Deputi Kepala Bappenas Evaluasi Kinerja Pembangunan Bambang Widianto menyatakan, ongkos survei keluarga miskin pada 2005 lalu perlu Rp 300 miliar. Sedangkan untuk mentransfer ke daerah PT Pos butuh duit Rp 95 miliar. "Ongkos transfer tiap keluarga itu Rp 5.000," kata Bambang.

Sekretaris Utama Bappenas Syahrial Leotan segera menjelaskan. "Untuk me-update data, BPS cuma butuh Rp 150 miliar," kata Syahrial. (Hans Henricus Benedictus/Martina Prianti/Badrut Tamam)