"Seperti tahun lalu, anggaran PPPK yang dikucurkan tahun ini sebesar Rp 5 miliar. Dana ini dibagi rata di empat kecamatan. Dana yang diterima setiap kelurahan dalam satu kecamatan, nilainya sama. Tapi dengan kelurahan di kecamatan lain bisa berbeda, karena jumlah kelurahan di setiap kecamatan berbeda," kata Kabag Tata Pemerintahan Idrus, Selasa (29/4).

Anggaran PPPK bakal didistribusikan tanpa melalui kecamatan, melainkan langsung ke kelurahan yang bersangkutan. Hal itu dikarenakan kelurahan sudah bertatus sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu PPPK ini dalam praktiknya akan dilaksanakan oleh kelurahan dengan melibatkan masyarakat.

"Setelah pedoman teknis soal pengelolaan anggaran direvisi anggaran akan langsung dikirim ke rekening kelurahan. Pertimbangannya karena Kelurahan sudah menjadi SKPD, dan mereka nantinya yang akan melaksanakan PPPK," ujarnya.

Alokasi anggaran PPPK tahun ini, menurutnya, masih sama seperti tahun lalu. Sekitar 80 persen dari anggaran yang dikucurkan bakal dipergunakan untuk pembangunan fisik. Sedangkan 16 persen digunakan untuk pembangunan sosial ekonomi (sosek) masyarakat. Sisanya sekitar 4 persen untuk konsultan dan tim pelaksana kelurahan dan kecamatan.

"Sebagian besar akan dipergunakan untuk pembangunan fisik, seperti infrastruktur jalan. Yang lainnya untuk pembangunan di bidang sosek," ujarnya. Sistem PPPK, selama ini dinilai cukup berhasil dalam pelaksanaannya. Karena melibatkan masyarakat, pelaksanaan PPPK dipandang efisien dan hasilnya lebih maksimal.

"Dari hasil pemantauan secara kualitas dan volume, hasil PPPK memperlihatkan ada peningkatan. Mungkin salah satunya karena melibatkan masyarakat. Selama ini anggaran PPPK mendapat respons positif dari masyarakat, karena memang sangat dibutuhkan," ujarnya.

Sementara itu, sambil menunggu dana dikucurkan, tim kelurahan dan masyarakat melakukan perencanaan untuk pelaksanaan PPPK. Diharapkan Juni nanti anggaran sudah didistribusikan, sehingga program PPPK sudah bisa dilaksanakan. Dalam tugasnya, tim dari kecamatan, kelurahan dan masyarakat juga diampingi konsultan.

Lebih jauh dijelaskannya, pembagian anggaran PPPK untuk tahun depan akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan. Beberapa indikator yang dijadikan tolak ukur dalam pembagian dana PPPK antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, infrastruktur, dan tingkat kemiskinan di masing-masing kelurahan. Karena itu besarnya dana yang diterima setiap kelurahan dalam satu kecamatan bisa berbeda. (bas)