TARAKAN, TRIBUN- Setelah sempat tertunda beberapa waktu, Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD 2007 akhirnya disampaikan eksekutif kepada DPRD dalam Sidang Paripurna di Kantor DPRD, Rabu (23/4). Dalam laporan iitu disampaikan bahwa realisasi APBD 2007 per 31 Desember 2007, mencapai Rp 700 miliar. Jumlah itu belum mencapai target belanja daerah yang telah ditetapkan, yaitu sekitar Rp 845 miliar.

Secara garis besar, realisasi APBD digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan SKPD, yang terdiri dari 371 program dan 1.519 jenis kegiatan.

Dijelaskan pula, Pendapatan Daerah Kota Tarakan tahun 2007 mengalami surplus Rp 49 miliar. Untuk target Pendapatan Daerah Kota Tarakan tahun 2007 hanya Rp 728 miliar, namun bisa terealisasi hingga Rp 777 miliar. Namun peningkatan itu masih didominasi oleh dana perimbangan. Sedangkan untuk sisa khas daerah tahun 2006 sebesar Rp 307 miliar.

Dalam penyampaiannya, Wakil Wali Kota Thamrin AD menjelaskan, belum tercapainya realisasi belanja daerah dari target yang alokasikan, bukan dikarenakan ketidakmampuan aparatur pemerintah dalam mengelola keuangan.

Menurutnya, dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah,  pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, dan tepat sasaran merupakan salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius. "Lebih kecilnya alokasi belanja dari alokasi anggaran merupakan suatu langkah positif dari pemerintah dalam melaksanakan efisiensi dan pengetatan anggaran dalam pelaksanaannya," ujar Thamrin saat menyampaikan LPj di hadapan anggota DRPD.

Dijelaskan, dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan seperti yang tertuang dalam rencana stratetegis maupun kebijakan umum anggaran pemerintah kota, tidak ditemui kendala yang signifikan. Keterlambatan pelaksanaan beberapa kegiatan lebih disebabkan karena faktor teknis, seperti tahapan prosedur pembahasan APBD, penetapan DPA dan proses pelelangan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi kota Tarakan sebagai salah satu new singapore, maka arah kebijakan pengelolaan belanja daerah difokuskan pada peranannya dalam memberikan multiplier  effect bagi pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah sebagai instrumen fiska diharapkan dapat memberikan dorongan optimal bagi dunia usaha diberbagai sektor. Selain itu diharapkan belanja daerah juga dapat memberi kontribusi bagi peningkatan sumber daya manusia. Kondisi perekonomian tahun 2007 ditinjau dari sektor ekonomi makro, mengalami peningkatan yang signifikan. Laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,42 persen dengan migas dan 6,28 persen tanpa migas.

Sementara itu mengenai dana perimbangan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dijelaskan, hal itu tidak terlepas dari strategi dan upaya yang dilakukan pemerintah. Upaya itu berupa intensifikasi dan ekstensikasi pendapatan daerah dalam rangka pencapaian keseimbangan struktur antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

Intensifikasi pendapatan ditekankan pada perbaikan sistem pemungutan pajak/restribusi, memperkecil nilai tunggakan pajak, penegakkan Perda PAD dan menyederhanakan birokrasi izin-izin usaha baru. Sedangkan ekstensifikasi pendapatan ditekankan pada pencarian potensi- potensi daerah baru melalui riset dan kajian peraturan perundang-undangan terkait dengan PAD.

Dijelaskan juga, dalam meningkatkan pendapatan, pemerintah menganut beberapa prinsip. Prinsip tersebut yaitu tidak memberatkan masyarakat dan pengusaha kecil menengah, tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam, serta menerapkan tarif progresif dan proporsional.(bas)